Deregulasi Perbankan Indonesia

DEREGULASI perbankan sudah digulirkan sejak 14

tahun lalu. Kesan bongkar pasang itu tak

terhindarkan. Bahkan, dari dampak yang kini

terasa yaitu goyahnya sejumlah bank swasta,

sangat terasa bahwa aturan-aturan perbankan

Indonesia memang tak didasari pengalaman

negara-negara lain yang sudah lebih lama mengatur

soal-soal bank.

Deregulasi perbankan yang dikeluarkan pada 1 Juni

1983 mencatat beberapa hal. Di antaranya:

memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk

menentukan suku bunga deposito. Kemudian

dihapusnya campur tangan Bank Indonesia terhadap

penyaluran kredit. Deregulasi ini juga yang

pertama memperkenalkan Sertifikat Bank Indonesia

(SBI) dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

Aturan ini dimaksudkan untuk merangsang minat

berusaha di bidang perbankan Indonesia di masa

mendatang.

Lima tahun kemudian ada Paket Kebijakan 27

Oktober 1988 (Pakto 88) yang terkenal itu. Pakto

88 boleh dibilang adalah aturan paling liberal

sepanjang sejarah Republik Indonesia di bidang

perbankan. Contohnya, hanya dengan modal Rp 10

milyar maka seorang pengusaha bisa membuka bank

baru. Dan kepada bank-bank asing lama dan yang

baru masuk pun diijinkan membuka cabangnya di

enam kota. Bahkan bentuk patungan antar bank

asing dengan bank swasta nasional diijinkan.

Dengan demikian, secara terang-terangan monopoli

dana BUMN oleh bank-bank milik negara dihapuskan.

Bahkan, beberapa bank kemudian menjadi bank

devisa karena persyaratan untuk mendapat predikat

itu dilonggarkan. Dengan berbagai kemudahan Pakto

88, meledaklah jumlah bank di Indonesia.

Banyaknya jumlah bank membuat kompetisi pencarian

tenaga kerja, mobilisasi dana deposito dan

tabungan jugase makin sengit. Ujung-ujungnya,

karena bank terus dipacu untuk mencari untung,

sisi keamanan penyaluran dana terabaikan, dan

akhirnya kredit macet menggunung. Kondisi ini

kemudian memunculkan Paket Februari 1991(Paktri)

yang mendorong dimulainya proses globalisasi

perbankan.

Salah satu tugasnya adalah berupaya mengatur

pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan

dengan mengharuskan dipenuhinya persyaratan

permodalan minimal 8 persen dari kekayaan. Yang

diharapkan dalam paket itu adalah akan adanya

peningkatan kualitas perbankan Indonesia. Dengan

mewajibkan bank-bank memenuhi aturan penilaian

kesehatan bank yang mempergunakan formula

kriteria tertentu, tampaknya paket itu tidak bisa

menghindari kesan sebagai produk aturan yang

diwarnai trauma atas terjadinya kasus kolapsnya

Bank Perbankan Asia, Bank Duta, dan Bank Umum

Majapahit.

Setelah itu, lahir UU Perbankan baru bernomor 7

tahun 1992 yang disahkan oleh Presiden Soeharto

pada 25 Maret 1992. Undang Undang itu merupakan

penyempurnaan UU Nomor 14 tahun 1967. Intinya, UU

itu menggarisbawahi soal peniadaan pemisahan

perbankan berdasarkan kepemilikan. Kalau UU yang

lama secara tegas menjelaskan soal pemilikan

bank/pemerintah, pemerintah daerah, swasta

nasional, dan asing. Mengenai perizinan, pada UU

lama persyaratan mendirikan bank baru ditekankan

pada permodalan dan pemilikan. Pada UU yang baru,

persyaratannya meliputi berbagai unsur seperti

susunan organisasi, permodalan, kepemilikan,

keahlian di bidang perbankan, kelayakan kerja,

dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Menteri

Keuangan berdasarkan pertimbangan Bank Indonesia.

Untuk mengurangi sebagian kendala yang dihadapi

perbankan dalam melakukan ekspansi kredit dan

koreksi terhadap Paktri yang begitu mengekang

bank, pemerintah mengeluarkan Paket 29 Mei 1993

(Pakmei). Dengan Pakmei itu, pemerintah berharap

mengucurkan kredit, sehingga dunia usaha tidak

lesu lagi dan industri otomotif bisa bergairah

kembali. Disebutkan dalam Pakmei ini pencapaian

CAR (capital adiquacy ratio)– atau perimbangan

antara modal sendiri dan aset — sesuai dengan

ketentuan adalah 8 persen. Kemudian penyempurnaan

lain pada paket itu adalah ketentuan loan to

deposit ratio (LDR).

Aturan yang terakhir diluncurkan adalah Peraturan

Pemerintah (PP) No. 68 tahun 1996 yang ditanda

tangani Presiden RI pada 3 Desember 1996. Belajar

dari pengalaman Bank Summa, PP ini sangat

menguntungkan para nasabah karena nasabah bank

akan tahu persis rapor banknya. Dengan begitu,

mereka bisa ancang-ancang jika suatu saat banknya

sedang goyah atau bahkan nyaris pailit.

Januari 1990 (Pakjan 90)

ü Membatasi jumlah kredit likuiditas Bank

Indonesia dan mengharuskan bank-bank membagi 20%

dari kreditnya kepada Kredit Usaha Kecil (KUK),

atau maksimal kredit yang diberikan kepada

pengusaha lemah Rp 200 juta (kategori usaha lemah

adalah usaha yang beraset maksimal Rp 600 juta.)

ü Mengeluarkan kebijaksanaan uang ketat (Tight

Money Policy) serta menarik dana milik BUMN dari

beberapa bank untuk mendinginkan suku

perekonomian dalam negeri.

ü Pemerintah menaikkan suku bunga Sertifikat Bank

Indonesia (SBI) untuk menarik dana dari

masyarakat yang juga membawa  dampak peningkatan

suku bunga perbankan lainnya seperti Surat

Berharga Pasar Uang dan Interbank Call Money.

28 Februari 1991 (Paktri 91 / Pakfeb)

ü Pembatasan dan pemberatan persyaratan perbankan

dengan mewajibkan dipenuhinya persyaratan

permodalan minimal 8% dari kekayaan.

ü Menyangkut kecukupan modal (CAR), pembatasan

pemberian kredit yang tidak didukung oleh dana

masyarakat (LDR), persyaratan kepemilikan dan

kepengurusan, ketentuan legal lending limit, dan

pembentukan cadangan untuk menutupi resiko.

ü

29 Mei 1993 (Pakmei 93)

ü pemerintah berharap mengucurkan kredit,

sehingga dunia usaha tidak lesu lagi dan industri

otomotif bisa bergairah kembali.

ü mendorong kelancaran ekspansi kredit perbankan

dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas

kepada perbankan.

ü Penilaian tingkat kesehatan bank yang dikenal

dengan
metode CAMEL (Capital, Asset, Management,

Earning,
dan Liquidity).

ü Capital Adequency Ratio (CAR) atau rasio

kecukupan modal diperlonggar

ü Pemerintah juga menyederhanakan ketentuan Loan

Deposit Ratio (LDR) atau pemberian kredit kepada

pihak ketiga. Dengan ketentuan ini bank hanya

diberikan 20% untuk menyalurkan kredit kepada

grupnya sendiri

ü KUK dibawah Rp 25 juta dapat digunakan untuk

kegiatan tidak produktif

ü melonggarkan ketentuan CAR, cadangan

penghapusan piutang serta penilaian tingkat

kesehatan, memperluas cakupan LDR, menyempurnakan

ketentuan KUK dan memperketat legal lending

limit.

Analisa:

Paket deregulasi perbankan di Indonesia bukan

hanya satu, dua, atau tiga, namun yang paling

diingat masyarakat mungkin adalah Pakto 88 karena

ke-booming-annya itu. Kesempatan mendirikan bank

sangat besar dan tidak membutuhkan persyaratan

yang rumit. Itulah sebabnya mengapa tahun itu

jumlah bank sebanyak 111 buah telah meningkat

menjadi 240 buah pada akhir 1994 atau naik

116,21%. Dana perbankan naik dari Rp 37,51

triliun menjadi Rp 168,95 triliun, pasar modal

dari Rp 40 triliun menjadi Rp 110,5 triliun.

Pinjaman naik dari Rp 40 triliun menjadi Rp

154,88 triliun.

Pada tahun tersebut banyak kelompok-kelompok

perusahaan besar mendirikan bank-bank baru.

Kelompok usaha Bakrie misalnya, mendirikan Nusa

Bank, Subentra Group mendirikan Bank Subentra,

Jaya Group mendirikan Jaya Bank serta bebera­pa

kelompok perusahaan lainnya. Periode 1988-93,

setidaknya terdapat 109 buah bank baru baik bank

umum swasta nasional, bank asing maupun bank

asing campuran.  Penambahan kantor bank pada

kurun waktu tersebut mencapai 2.720 buah kantor

bank, baik berstatus kantor pusat, kantor cabang

maupun kantor cabang pembantu (artinya bertambah

10 kantor per minggu).  Selain penamba­han jumlah

bank, pada tahun-tahun ini juga terjadi

peningka­tan status pada beberapa bank dari bank

umum menjadi  bank umum devisa.

Dari segi penghimpunan dana masyarakat, perbankan

Indo­nesia juga mengalami pertumbuhan yang sangat

tinggi terutama pada  tahun 1989-90.  Pada tahun

1989, jumlah dana yang berhasil dihimpun

meningkat 45 persen dibanding tahun sebelumnya,

mencapai Rp 54,4 triliun.  Pada tahun 1990,

jumlah dana yang dihimpun mencapai Rp 83,2

triliun, meningkat 52,9 persen  atau 121.7 persen

dari tahun 1988. Hal yang sama juga terjadi pada

penyaluran kredit. Pada 1989, kredit yang

disalurkan perbankan melonjak 44,5 persen menjadi

63.6 triliun rupiah dan mencapai 97,70 triliun

rupiah atau meningkat 122.0 persen pada 1990.

Persaingan yang sengit dan cenderung kurang sehat

bisa dikatakan karena masuknya perbankan pada

kegiatan penyaluran kredit sedikit lebih cepat

dari yang semestinya. Bahkan terasa sangat diburu

dalam penyaluran kredit sehingga beberapa bank

bahkan agak mengabaikan penerapan prinsip

prudential banking dan segi-segi teknis dalam

pemberian kredit.  Pada saat ini boleh dikatakan

sudah ada tanda-tanda lampu kuning masalah kredit

macet.

Kredit macet yang sempat menghantui perbankan

nasional mencapai klimaks setelah Gubernur Bank

Indonesia mengumum­kannya secara resmi dalam

pertemuan BI-DPR Mei 1993.  Meskipun angka-angka

di seputar besarnya kredit macet tersebut sangat

bervariasi mulai dari 5 triliun rupiah sampai 14

triliun rupiah, tetapi besarnya kredit macet

sudah menggambarkan bahwa posisi perbankan

nasional mengalami kelesuan dan ini akan menjadi

ancaman serius terhadap sektor real.

Ada sejumlah faktor penyebab membengkaknya kredit

macet. Pertama, perbankan umumnya kurang

hati-hati dalam memberikan pinjaman dalam

tahun-tahun boom investasi. Kedua, pelanggaran

terhadap ketentuan mengenai  batas maksimum

kredit (legal lending limit) yang disyaratkan

Pakfeb 1991. Ketiga, pengaruh kebijaksanaan uang

ketat menurunkan kemampuan perusahaan nasabah

bank untuk membayar pinjaman.

Secara singkat, kita dapat mencermati beberapa

kecenderungan dalam periode Oktober 1988 – Mei

1993:

1. Perbankan nasional mengalami boom,baik dari

segi operasi fisik (penambahan jumlah) maupun

operasi penghimpunan dan penyaluran dana.

2. Bersamaan dengan deregulasi di sektor lain,

perkembangan perbankan yang pesat semakin

mendorong perbankan terjun pada tahap yang

kritis, yakni menyalurkan dana tanpa melihat

kaidah-kaidah standar dalam pemberian kredit

termasuk pelanggaran legal lending limit dan CAR.

3. Selain itu para konglomerat yang membuka

bank-bank untuk mendukung ekspansi usaha mereka

semakin terjerumus dalam perlombaan yang negatif

sehingga kontrol terhadap penyaluran kredit

semakin diabaikan. Dalam hal ini patut dicermati

juga sektor-sektor yang menjadi curahan kredit.

Periode awal 1990-an, booming real estate melanda

kota-kota besar sementara demand, meski tinggi

seolah tidak sesuai dengan supply yang jauh

melonjak. Diperkirakan persentase kredit macet

yang terjadi di sektor ini cukup tinggi.

Perlombaan ekspansi ini juga memacu konglomerat

untuk mencari utang dari luar negeri. Periode

kebijakan moneter yang kontraktif sebagai akibat

deregulasi Oktober 1988 membuat penarikan dana

serta pengembalian kredit juga menurun. Dengan

sendirinya perbankan dan konglomerat yang

memiliki bank mencari utang ke luar untuk

memperbaiki keseimbangan dalam keuangannya. Tidak

mengherankan group-group besar seperti Bakri dan

lain-lain memiliki utang yang cukup signifikan.

Total utang luar negerti pihak swasta saat ini

berjumlah sekitar $70 triliun. Utang ini tentu

saja harus dibayar dan ini mendorong permintaan

terhadap dolar meningkat.

4. Gambaran di atas setidaknya memberikan

pemahaman bahwa krisis keuangan dan ekonomi yang

terjadi di tahun 1997 tidaklah akibat perilaku

investor asing. Kalaupun itu ada, itu hanyalah

pemicu api yang memang sudah membara. Kondisi

ekonomi dan keuangan Indonesia sebelum itu,

sebagaimana digambarkan di atas, sangat tidak

stabil. Swasta-swasta besar berlomba ekspansi

tetapi tidak mengindahkan etika dan kaidah

bisnis. Pemerintah dan birokrat juga berasyik

masyuk korupsi sehingga kontrol, yang tadinya

diharapkan dari pemerintah, juga tidak terjadi.

Banyak kasus, seperti ekspor fiktif (palsu),

pemilik bank melarikan diri dan kasus katabeletje

Eddy Tanzil yang meraup uang sekitar 1 triliun

rupiah. Ini adalah prelude terhadap krisis besar

di tahun 1997.

Berdasarkan deskripsi di atas, saya dapat

memberikan beberapa berkomentar. Pada dasarnya

suatu deregulasi –dalam hal ini di bidang

perbankan– dibuat dengan alasan kondisi perbankan

yang dianggap tidak baik, tidak sehat, atau

kritis. Ketika suatu deregulasi sudah dibuat

tentu ada kebijakan yang dianggap menyenangkan

oleh perbankan. Hal itulah yang membuat bank kita

seolah terlena dalam menyalurkan dana tanpa

memperhatikan kaidah yang benar. Hal itu membuat

dampak buruk, salah satunya krisis keuangan.

Oleh karena itu alangkah baiknya suatu kebijakan

deregulasi benar-benar dipertimbangkan, bukan

hanya oleh pemerintah tetapi juga oleh pihak

perbankan dan masyarakat sebagai nasabah.

Kedisiplinan terhadap peraturan yang telah dibuat

pun harus ditingkatkan demi menghindarkan diri

dari keterpuru

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: